Krusialnews.online

Perdamaian Adat Jadi Dasar Dorongan Restorative Justice, Penasihat Hukum Minta Polres Kolaka Utara Pertimbangkan Kesepakatan Para Pihak

KOLAKA UTARA — Perkara dugaan penganiayaan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kolaka Utara kini memasuki tahapan baru setelah para pihak menempuh proses musyawarah dan perdamaian melalui mekanisme adat.

Penasihat Hukum pihak korban, Abd. Malik, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyelesaian melalui jalur musyawarah adat telah menghasilkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. 

Menurutnya, perdamaian tersebut bukan sekadar kesepakatan secara lisan, tetapi lahir melalui proses musyawarah yang melibatkan sejumlah unsur terkait.

Proses tersebut, kata Abd. Malik, melibatkan pihak Polres Kolaka Utara, Lembaga Adat Tolaki Konawe, Lembaga Adat Tolaki Kolaka Utara, serta unsur masyarakat adat dan para pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak penasihat hukum meminta agar perdamaian yang telah ditempuh melalui mekanisme adat dapat dicatat, dihormati, serta dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Perdamaian yang telah dicapai melalui mekanisme adat merupakan fakta penting dalam perkara ini. Kami berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice,” ujar Abd. Malik.

PERDAMAIAN ADAT DINILAI SEJALAN DENGAN SEMANGAT KEADILAN RESTORATIF

Menurut pihak penasihat hukum, mekanisme perdamaian yang telah ditempuh menunjukkan adanya upaya para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah, kekeluargaan, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan.

Pendekatan tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan, penyelesaian konflik, serta pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memasukkan mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. 

UU tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026 dan secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif pada tahapan tertentu dalam proses pidana.

Pada tingkat kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi salah satu dasar yang mengatur penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. 

Peraturan tersebut menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pihak yang melakukan tindak pidana.

Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. 

Dalam aturan tersebut terdapat prinsip pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas.

PENASIHAT HUKUM: PERDAMAIAN ADAT BUKAN BERARTI MENGHENTIKAN HUKUM SECARA OTOMATIS

Abd. Malik menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta aparat penegak hukum untuk mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, keberadaan perdamaian adat justru perlu ditempatkan sebagai salah satu fakta yang dapat dinilai oleh aparat penegak hukum ketika memeriksa kemungkinan penerapan mekanisme keadilan restoratif.

“Kami tidak meminta aparat penegak hukum mengabaikan hukum. Kami justru meminta agar perdamaian yang telah dicapai secara sah melalui musyawarah adat ditempatkan sebagai bagian dari fakta yang perlu dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan mengenai dapat atau tidaknya perkara diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice tetap harus mengacu pada persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perdamaian yang telah dicapai tidak serta-merta berarti perkara harus dihentikan, melainkan menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa dan dinilai oleh aparat penegak hukum dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

MINTA POLRES KO­LAKA UTARA PERIKSA SYARAT RESTORATIVE JUSTICE

Atas dasar adanya kesepakatan perdamaian tersebut, pihak penasihat hukum menyampaikan sejumlah permintaan kepada Kepolisian Resor Kolaka Utara.

Pertama, meminta agar adanya perdamaian melalui mekanisme adat dicatat secara resmi dalam proses penanganan perkara.

Kedua, meminta agar penyidik memeriksa dan menilai apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, meminta agar surat atau dokumen hasil musyawarah dan perdamaian adat dapat ditempatkan sebagai bagian dari fakta yang berkaitan dengan penyelesaian konflik antara para pihak.

Keempat, memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, intimidasi, ataupun bentuk paksaan terhadap korban maupun pihak lainnya.

Kelima, apabila seluruh persyaratan hukum dinyatakan terpenuhi, pihak penasihat hukum meminta agar mekanisme penyelesaian melalui Restorative Justice dapat dipertimbangkan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Keenam, meminta adanya kepastian mengenai status serta tindak lanjut perkara setelah tercapainya kesepakatan perdamaian.

DAMAI ADAT BUKAN BERARTI MENGABAIKAN HUKUM

Penasihat hukum kembali menegaskan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat tidak dimaksudkan untuk menempatkan hukum negara di luar proses penyelesaian perkara.

Sebaliknya, perdamaian tersebut dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah dan pemulihan.

“Damai adat bukan berarti mengabaikan hukum. Perdamaian tersebut merupakan bentuk upaya para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan. 

Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum dapat melihat seluruh fakta tersebut secara utuh dalam menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Abd. Malik, S.H., M.H.,

Menurutnya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata seluruh persyaratan Restorative Justice terpenuhi, maka penyelesaian perkara dengan pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.

MENEKANKAN PEMULIHAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Lebih lanjut, pihak penasihat hukum menyatakan bahwa tujuan utama dari pendekatan tersebut bukan semata-mata untuk menghentikan perkara, tetapi untuk memastikan adanya penyelesaian yang memberikan ruang bagi pemulihan korban, pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan, pemulihan hubungan antara para pihak, serta terciptanya kepastian hukum.

Prinsip tersebut sejalan dengan kerangka keadilan restoratif yang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 antara lain menempatkan pemulihan korban, pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, pertanggungjawaban pelaku, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari pendekatan tersebut.

Karena itu, pihak penasihat hukum berharap Polres Kolaka Utara dapat melihat adanya perdamaian adat tersebut secara komprehensif dan kemudian menentukan langkah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan hukum.

“Kami berharap proses hukum tetap berjalan sesuai aturan, tetapi di saat yang sama perdamaian yang telah dicapai oleh para pihak juga tidak diabaikan. 

Jika seluruh persyaratan Restorative Justice terpenuhi, kami berharap penyelesaian perkara ini dapat diarahkan pada pemulihan, perdamaian, tanggung jawab, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” tutup Abd. Malik, S.H., M.H.,.

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak