KOLAKA – Aktivitas pertambangan galian C yang diduga beroperasi di Desa Awa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan.
Kegiatan pengerukan material berupa batu dan tanah menggunakan alat berat jenis ekskavator tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan masyarakat serta dampak kerusakan lingkungan di sekitar lokasi aktivitas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengerukan material tersebut diduga berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan bentang alam, ancaman longsor, sedimentasi, hingga terganggunya ekosistem lingkungan.
Selain itu, mobilisasi kendaraan pengangkut material juga dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak memperhatikan aspek keselamatan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut aktivitas pengambilan material, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan warga yang berada di sekitar wilayah kegiatan.
Masyarakat pun patut mendapatkan penjelasan mengenai legalitas operasional, kelengkapan perizinan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.
Apabila kegiatan itu terbukti tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka aparat penegak hukum perlu mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Sorotan juga diarahkan kepada pemerintah desa setempat. Aparat Desa Awa perlu dimintai klarifikasi mengenai sejauh mana pengetahuan dan pengawasan pemerintah desa terhadap aktivitas tersebut.
Termasuk apakah terdapat pembiaran terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.
MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK
Menyikapi persoalan tersebut, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun instansi teknis terkait, didesak segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas galian C tersebut.
Pemeriksaan juga perlu mencakup pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengelola, maupun pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Pemerintah desa juga perlu dimintai keterangan terkait pengawasan dan langkah yang telah dilakukan dalam menyikapi aktivitas tersebut.
Jangan sampai aktivitas yang diduga bermasalah ini terus berlangsung tanpa pengawasan, sementara masyarakat harus menanggung risiko kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan.
Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
